Artikel KODE HARTA DAN UTANG TAX AMNESTY 2017 - 2018 ini khusus disajikan untuk kita, tapi sebelum membahasnya, ada baiknya untuk menyimak hal berikut ini : Semboyan Indonesia gemah ripah lojinawi bukan sekedar gurauan palsu. Memang benar Indonesia ada diposisi masa kejayaan di jaman kerajaan2 dahulu. Indonesia ini negara dengan sumber alam yg kaya tapi belum dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Coba kita bayangkan bila Seluruh Industri dan perusahaan wajib dimiliki & dikelola pemerintah daerah. Produksi dan gunakan alat alat dan teknologi buatan sendiri. Rakyat kita sudah mampu dan cukup pintar. Maka Indonesia akan cepat berkembang. Sebelum membahas KODE HARTA DAN UTANG TAX AMNESTY 2017 - 2018, Ingatlah bila Itu semua akan terlaksana bila kita membayar pajak dengan bagus.
KODE HARTA DAN UTANG TAX AMNESTY 2017 - 2018
KODE HARTA DAN UTANG TAX AMNESTY 2017
saat mengikuti program Tax Amnesty, kita disuruh mengisi Surat Pernyataan Harta Untuk Grasi Pajak, beserta lampirannya.
Di dalam lampiran Surat Permohonan Grasi Pajak tersebut, kita akan dihadapi untuk mengisi kolom Kode Harta dan Kode Utang
Tidak terasa program Tax Amnesty yang telah dicanangkan oleh pemerintah sudah memasuki periode lapor kedua yaitu 1 Oktober 2017 hingga dengan 31 Desember 2017, ada kenaikan tarif dasar pengenaan pajak dari periode pertama, seberapa besar kenaikannya kita Bisa melihat gambar tabel dibawah atau baca di artikel : Tax Amnesty ~ Solusi Baru Pembiayaan Indonesia 2017 � 2018.
Berikut daftar Kode Harta Tax Amnesty beserta Kode Utang update terakhir sesuai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) :
KAS DAN SETARA KAS
011 UANG TUNAI
012 TABUNGAN
013 GIRO
014 DEPOSITO
019 SETARA KAS LAINNYA
PIUTANG
021 PIUTANG
022 PIUTANG AFILIASI
023 PERSEDIAAN USAHA
029 PIUTANG LAINNYA
INVESTASI JANGKA PENDEK DAN PANJANG
031 SAHAM YANG DIBELI UNTUK DIJUAL KEMBALI
032 SAHAM
033 OBLIGASI PERUSAHAAN
034 OBLIGASI PEMERINTAH INDONESIA (OBLIGASI RITEL INDONESIA ATAU ORI, SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA)
035 SURAT UTANG LAINNYA
036 REKSADANA
037 INSTRUMEN DERIVATIF (RIGHT, WARRAN, KONTRAK BERJANGKA, OPSI)
038 PENYERTAAN MODAL DALAM PERUSAHAAN LAIN TIDAK ATAS SAHAM (CV, FIRMA)
039 INVESTASI LAINNYA
AKTIVA TETAP (FIXED ASSETS)
041 SEPEDA
042 SEPEDA MOTOR
043 MOBIL
049 ALAT TRANSPORTASI LAINNYA
051 LOGAM MULIA (EMAS BATANGAN, EMAS PERHIASAN, PLATINA BATANGAN, PLATINA PERHIASAN, LOGAM MULIA LAINNYA)
052 BATU MULIA (INTAN, BERLIAN, BATU MULIA LAINNYA)
053 BARANG-BARANG SENI DAN ANTIK (BARANG-BARANG SENI, BARANG-BARANG ANTIK)
054 KAPAL PESIAR, PESAWAT TERBANG, HELIKOPTER, JETSKI, PERALATAN OLAHRAGA KHUSUS
055 PERALATAN ELEKTRONIK, FURNITUR
059 HARTA BERGERAK LAINNYA
061 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT TINGGAL
062 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TEMPAT USAHA
063 TANAH ATAU Tanah UNTUK USAHA (Tanah PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DARAT, DAN SEJENISNYA)
069 HARTA TIDAK BERGERAK LAINNYA
AKTIVA TIDAK BERWUJUD
071 PATEN
072 ROYALTI
073 MEREK DAGANG
079 HARTA TIDAK BERWUJUD LAINNYA
HUTANG
101 HUTANG BANK / Forum KEUANGAN BUKAN BANK (KPR, LEASING KENDARAAN BERMOTOR, DAN SEJENISNYA)
102 KARTU KREDIT
103 UTANG AFILIASI (PINJAMAN DARI PIHAK YANG mempunyai HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PPh)
104 UTANG LAINNYA
Artikel Lainnya : Sanksi Tidak Lapor Harta sesuai UU No 11-2017 Tax Amnesty
