Sebelum membahas mengenai Pemborong Bangunan WP OP, perhatikan bahwa : Semboyan Indonesia gemah ripah lojinawi bukan sekedar gurauan palsu. Betul sekali Indonesia ada diposisi masa kejayaan di jaman kerajaan2 dahulu. Indonesia ini negara dengan sumber alam yg kaya namun belum dialokasikan untuk pembangunan yang sebenarnya. Coba kita bayangkan bila Seluruh Industri dan perusahaan wajib dimiliki & dikelola pemerintah daerah. Hanya tenaga profesional aja yg boleh dikirim ke luar negeri. Maka Indonesia akan cepat berkembang. Sebelum membahas Pemborong Bangunan WP OP, Ingatlah Namun Itu semua akan terlaksana bila kita membayar pajak dengan bagus.
Pemborong Bangunan WP OP
ana Mau tanya mengenai kewajiban perpajakan untuk pemborong bangunan WP OP, sebelumnya terima kasih
Jawaban saya:
Pemborong bangunan dalam istilah perpajakan kita sering disebut pelaksana konstruksi. Jasa yang diberikan oleh pemborong yaitu jasa Aplikasi konstruksi. Syarat seseorang disebut “perusahaan” konstruksi yaitu mempunyai ijin atau sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi. Sertifikasi biasanya dikeluarkan oleh asosiasi konstruksi.
Apabila pemborong mempunyai sertifikasi atau ijin sebagai perusahaan konstruksi maka atas pekerjaannya merupakan jasa Aplikasi konstruksi yang kenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Berarti kalau tidak punya sertifikasi perusahaan konstruksi bukan objek PPh Pasal 23? Tidak juga! Tetep atas pekerjaan tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 akan tetapi namanya bukan jasa Aplikasi konstruksi. Selain itu, pekerjaan yang merupakan objek PPh Pasal 23 juga terbatas untuk instalasi / pemasangan / perawatan / pemeliharaan / perbaikan. Atas penghasilan dari pekerjaan ini terutang PPh Pasal 23 sebesar 4,5%. Lebih besar kan?
Sebenarnya, PPh Pasal 23 hanyalan cicilan pajak. PPh Pasal 23 yang telah kita bayar [dengan dipotong oleh pemberi penghasilan] Bisa dikreditkan sebagai PPh OP. Dan untuk menghitung PPh OP pasti memakai tarif progresif, yaitu 5% s.d. 35%.
Hanya aja, kalau PPh Pasal 23 berdasarkan penghasilan bruto. Sedangkan PPh OP berdasarkan penghasilan bersih. Bisa jadi, sebenarnya kita mendapatkan kerugian sehingga kita seharusnya tidak terutang PPh. Sebab itu, atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh orang lain Bisa dimintakan restitusi atau pengembalian pajak.
Cag!
