Lagi, KPP Pratama Bandung Cibeunying Terima Penghargaan Menkeu Yang wajib Kita Ketahui

Published by Dosen Pendidik Kamis, 11 Januari 2018

Sebelum membahas mengenai Lagi, KPP Pratama Bandung Cibeunying Terima Penghargaan Menkeu, tidak Bisa dipungkiri : Tagline Indonesia gemah ripah lojinawi bukan sekedar lelucon warisan. Betul sekali Indonesia ada diposisi masa kejayaan di jaman kerajaan2 dahulu. Indonesia ini negara dengan sumber alam yg kaya tapi belum digunakan untuk pembangunan yang sebenarnya. Coba kita bayangkan bila Seluruh Industri dan perusahaan wajib dimiliki & dikelola pemerintah daerah. Hasil bumi di daerah tidak boleh dijual ke luar negeri, gunakan dulu untuk rakyat lebihnya baru dijual. Maka Indonesia akan cepat berkembang. Sebelum membahas Lagi, KPP Pratama Bandung Cibeunying Terima Penghargaan Menkeu, Ingatlah bila Itu semua akan terlaksana bila kita membayar pajak dengan bagus.

Lagi, KPP Pratama Bandung Cibeunying Terima Penghargaan Menkeu

Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Andi Setiawan saat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu, 11/01/2018. (Photo : Paruhum)

Info Pajak - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying kembali menerima penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (11/01/2018). Penghargaan tersebut diraih Sebab keberhasilan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2017.


Baca juga : KPP Pratama Bandung Cibeunying Terima Penghargaan dari Menkeu

Berdasarkan data monitoring penerimaan pajak per tanggal 10/01/2018, KPP Pratama Bandung Cibeunying sukses merealisasikan penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 3,685 triliun atau sekitar 111,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,309 triliun. Total penerimaan pajak tersebut tumbuh sekitar 60% dari total penerimaan tahun sebelumnya. Tercatat, sejak 2012 hingga 2017, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying meningkat sekitar 2,5 kali lipat.

dengan cara khusus, Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Andi Setiawan menyampaikan apresiasi kepada para pegawainya melalui aplikasi messenger.

"Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh teman-teman Crew KPP 423 atas dedikasi, ikhtiar, kerja keras dan kerja cerdasnya selama tahun 2017. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan dari Menkeu Bu Sri Mulyani untuk teman-teman semua.. Semoga Allah Swt memberkahi kita sekalian... Aamiiin." ujarnya dalam pesan tersebut.

Foto bersama Menkeu dan Dirjen Pajak (Photo : Paruhum)

Selain KPP Pratama Bandung Cibeunying, ada 51 KPP lainnya yang menerima penghargaan. Berikut daftar 52 KPP yang menerima penghargaan dari Menkeu.

1. KPP Pratama Kudus
2. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
3. KPP Pratama Jakarta Pluit
4. KPP Pratama Bandung Bojonagara
5. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
6. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
7. KPP Pratama Surabaya Tegalsari
8. KPP Pratama Jakarta Tambora
9. KPP Pratama Malang Selatan
10. KPP Pratama Medan Polonia
11. KPP Pratama Surabaya Karangpilang
12. KPP Pratama Medan Kota
13. KPP Pratama Bandung Tegallega
14. KPP Pratama Surabaya Gubeng
15. KPP Pratama Kediri
16. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
17. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
18. KPP Pratama Medan Timur
19. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
20. KPP Pratama Sidoarjo Selatan
21. KPP Pratama Jakarta Kembangan
22. KPP Pratama Lamongan
23. KPP Pratama Surabaya Genteng
24. KPP Pratama Surabaya Simokerto
25. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama
26. KPP Pratama Jakarta Kalideres
27. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar
28. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
29. KPP Pratama Medan Petisah 
30. KPP Pratama Kosambi
31. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
32. KPP Pratama Cimahi
33. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
34. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
35. KPP Pratama Bandung Cibeunying
36. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat
37. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan
38. KPP Pratama Jakarta Cengkareng
39. KPP Pratama Sidoarjo Utara
40. KPP Pratama Jakarta Pancoran
41. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
42. KPP Pratama Jakarta Pademangan
43. KPP Wajib Pajak Besar Tiga
44. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
45. KPP Pratama Jakarta Palmerah
46. KPP Pratama Barabai
47. KPP Pratama Semarang Tengah Satu
48. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
49. KPP Pratama Jakarta Cilandak
50. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
51. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua
52. KPP Pratama Bandung Karees

Arahan Menkeu

Lebih lanjut, Andi menyampaikan arahan-arahan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menutup tahun 2017 dengan bagus, "kita telah menutup tahun 2017 dengan bagus, dalam arti kita tutup Tahun Anggaran 2017 dengan tanpa menimbulkan "kehebohan" dalam perekonomian, dimana defisit APBN Bisa terjaga dalam batas yang aman yaitu sekitar 2,4% dari PDB".

Selanjutnya, Menkeu mengapresiasi dan membagikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DJP atas kerja keras dan dedikasinya dalam berikhtiar untuk mengamankan dan mencapai target peneriman pajak di tahun 2017.

Memasuki tahun 2018 yang penuh tantangan, Menkeu sangat berharap supaya tetap melanjutkan kerja keras yang selama ini telah dilakukan, namun wajib dilengkapi dengan kerja cerdas. Menkeu menyoroti tax ratio yang masih rendah.

"Tax Ratio yang masih rendah merupakan tantangan utama kita dalam 3 tahun ke depan. apabila diperkirakan bahwa Nilai PDB di tahun 2018 itu sebesar Rp 13.620 triliun, dan anggap aja penerimaan pajak sebesar 10%-nya dari PDB, maka bila dibandingkan dengan negara lain, angka 10% Tax Ratio itu masih sangat kecil", ujar Menkeu yang telah berkunjung ke banyak negara itu.

Menkeu berharap supaya tax ratio Bisa dicapai sebesar 15% dalam 3 tahun kedepan. "Merupakan hal yang fenomenal apabila dalam waktu 3 tahun Tax Ratio kita melompat menjadi 15%. Hal ini sempat diragukan oleh IMF dan Bank Dunia. Namun kita wajib buktikan Bisa, untuk itu Menkeu meminta supaya mengexplore dengan Akurat total PDB dan identifikasi beberapa sektor dan pelaku bisnis yang taxable dan berapa yang non taxable, sehingga Bisa diidentifikasi dengan lebih cermat subjek dan objek pajaknya."

Oleh karenanya, Kemenkeu dan DJP wajib menjalankan evaluasi dan membuat rencana kerja yang lebih kredibel dan akuntabel.